JAKARTA — Menindaklanjuti masa pasca-perang dan pengambilalihan kembali kontrol infrastruktur nasional, Pemerintah Republik Eclesiar Indonesia kini tengah merumuskan skema bantuan ekonomi bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai salah satu upaya menstabilkan ekonomi nasional Indonesia.

Setelah melakukan rapat internal dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden Ozario menegaskan bahwa program yang dirancang ini bukan berupa bantuan sosial biasa, melainkan Subsidi Khusus Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam pernyataannya di kantor kepresidenan setelah rapat, Presiden Ozario menegaskan langkah ini diambil mengingat banyaknya wirausahawan, pemilik pabrik, serta pejuang kemerdekaan yang mengalihkan seluruh fokus dan sumber daya mereka untuk membantu perjuangan di Jakarta sebelumnya.

"Ini bukan bantuan biasa, tepatnya ini adalah subsidi pemulihan ekonomi untuk mendorong produksi nasional. Diberikan untuk para pengusaha dan laskar rakyat pejuang yang banting setir saat perang di Jakarta kemarin, terlebih mereka yang ingin memindahkan pabrik dan bisnisnya ke Jakarta," ucap Presiden Ozario.

Untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran dan transparan, pemerintah merencanakan mekanisme pendataan setiap warga yang ingin menerima subsidi wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan pemerintah untuk periode penyaluran yang ditentukan.

Presiden Ozario juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kas negara. Mengingat pendapatan utama negara saat ini murni mengandalkan sektor pajak, pencetakan uang atau pembagian uang secara liar tanpa perhitungan matang hanya akan memicu tingkat inflasi tinggi yang merugikan mata uang Indonesia, IDR.

Sampai saat berita ini diterbitkan, detail teknis mengenai besaran nominal subsidi dan interval waktu penyaluran masih dalam tahap pembahasan intensif antara Presiden Ozario beserta para jajaran Kabinet Indonesia Maju.

*NLP